“PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TUBEI

Banyak anak bermasalah Hukum yang melakukan kejahatan ringan kemudian dipenjara. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam pelaksanaannnya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan diri dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan social lainnya, tindakan ini disebut diversi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dan hambatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, yaitu disemua tingkatan penyidikan, penuntut umum, maupun di pengadilan. Adapun hambatan yang diperoleh dilapangan adalah kekurangan hakim anak khusus pada tingkat pengadilan dan adanya keterbatasan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian diversi pada tingkat penuntut umum. Pada tingkat penyidikan adanya hambatan berupa jenis tindak pidana yang menentukan keberhasilan dicapainya suatu kesepakatan diversi antara pelaku dan korban